PUSKESMAS PULOBANDRING LAKSANAKAN IMUNISASI MR
Asahan Cerdas - Sesuai dengan jadwal dari Kementrian Kesehatan tentang pelaksanaan Imunisasi MR, Rabu (1/8/2018 ) Puskesmas Kecamatan Pulo Bandring memulai pelaksanakan Imunisasi MR di beberapa sekolah di desa Perhutaan Silau. Camat Kecamatan Pulo Bandring juga berkesempatan hadir untuk membuka kegiatan Imunisasi secara resmi yang dilaksanakan di Perguruan Tamansiswa Sukadamai.
Sementara itu dalam rilisnya Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit(P2P) Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono mengatakan, imunisasi MR dimulai serentak pada 1 Agustus-September 2018.
Imunikasi ditujukan untuk bayi usia 9 bulan sampai anak usia 15 tahun.
"Target Sasaran imunisasi sebanyak 31.963.154 juta di 28 provinsi di luar Jawa, tahun 2017 sudah dilaksanakan di 6 provinsi di Jawa (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI jakarta, Banten, DIY)," ujar Anang , Selasa (31/7/2018).
Anang menjelaskan, imunisasi ini sebagai komitmen Kemenkes mengeliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella dan kecacatan bawaan rubella (congenital rubella syndrome-CRS) pada 2020.
Baca juga: Penolakan Orangtua dan Hoaks Hambat Pelaksanaan Imunisasi MR
"Tahun 2018, pemerintah mengadakan program pencanangan vaksin MR Tahap 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, dan akan diikuti provinsi lainnya di luar Pulau Jawa," imbuhnya.
Sri Harsi Teteki, Direktur Pemasaran Bio Farma menyatakan kesiapan perusahaannya dengan pasokan vaksin MR sebanyak 57.843.570 dosis atau mencukupi target imunisasi Kemenkes.
"Saat ini hanya ada 2 produsen vaksin MR antara lain China dan India, tetapi yang memiliki persyaratan lengkap hanya dari India," tuturnya.
Sri mengungkapkan, vaksin MR yang digunakan untuk tahap 1 dan 2 berasal dari India. Vaksin tersebut sudah digunakan di 140 negara termasuk negara–negara Islam yang sudah lebih dulu mencanangkan vaksin ini.
"(Vaksin) juga sudah melalui studi keamanan di berbagai negara di dunia" tambah Sri.
Sertifikasi Halal
Sri menambahkan Bio Farma sangat concern dengan masalah halal. Sesuai aturannya registrasi sertifikasi halal harus dilakukan oleh manufacturer atau produsen vaksin, dalam hal ini pabrik di India.
"Pada November 2017 lalu tim Bio Farma sudah mengunjungi produsen vaksin MR di India, serta menyampaikan bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang diwajibkan Pemerintah Indonesia," tuturnya. Refrensi: Kompas.com
Sementara itu dalam rilisnya Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit(P2P) Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono mengatakan, imunisasi MR dimulai serentak pada 1 Agustus-September 2018.
Imunikasi ditujukan untuk bayi usia 9 bulan sampai anak usia 15 tahun.
"Target Sasaran imunisasi sebanyak 31.963.154 juta di 28 provinsi di luar Jawa, tahun 2017 sudah dilaksanakan di 6 provinsi di Jawa (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI jakarta, Banten, DIY)," ujar Anang , Selasa (31/7/2018).
Anang menjelaskan, imunisasi ini sebagai komitmen Kemenkes mengeliminasi penyakit campak dan pengendalian penyakit rubella dan kecacatan bawaan rubella (congenital rubella syndrome-CRS) pada 2020.
Baca juga: Penolakan Orangtua dan Hoaks Hambat Pelaksanaan Imunisasi MR
"Tahun 2018, pemerintah mengadakan program pencanangan vaksin MR Tahap 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, dan akan diikuti provinsi lainnya di luar Pulau Jawa," imbuhnya.
Sri Harsi Teteki, Direktur Pemasaran Bio Farma menyatakan kesiapan perusahaannya dengan pasokan vaksin MR sebanyak 57.843.570 dosis atau mencukupi target imunisasi Kemenkes.
"Saat ini hanya ada 2 produsen vaksin MR antara lain China dan India, tetapi yang memiliki persyaratan lengkap hanya dari India," tuturnya.
"(Vaksin) juga sudah melalui studi keamanan di berbagai negara di dunia" tambah Sri.
Sertifikasi Halal
Sri menambahkan Bio Farma sangat concern dengan masalah halal. Sesuai aturannya registrasi sertifikasi halal harus dilakukan oleh manufacturer atau produsen vaksin, dalam hal ini pabrik di India.
"Pada November 2017 lalu tim Bio Farma sudah mengunjungi produsen vaksin MR di India, serta menyampaikan bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang diwajibkan Pemerintah Indonesia," tuturnya. Refrensi: Kompas.com
trimakasih
BalasHapus